APARATUR PEMERINTAHAN DESA KAMPUNG BEKALAR BERSAMA KADUS DIDUGA PENYELEWENGAN ARSIP SURAT TANAH MILIK GAPAR MANALU

Iklan Semua Halaman

APARATUR PEMERINTAHAN DESA KAMPUNG BEKALAR BERSAMA KADUS DIDUGA PENYELEWENGAN ARSIP SURAT TANAH MILIK GAPAR MANALU

18 Februari 2022




BUSER-NEWS – Siak, 18 Februari 2022

Kelanjutan mengenai persoalan tapal batas perihal lahan Gapar Manalu, Kampung Bekalar. Proses mediasi yang didampingi oleh LSM DPD GSPI Riau, oleh Herwin MT. Sagala dan sekretaris bersama Tim Media Buser News, Media Melayu Post, dan Anugrah Post.


Dalam pertemuan yang diadakan di aula Desa Kampung Bekalar, kec. Kandis, yang dihadiri oleh Bapak Dahniel selaku PLT Kades yaitu Penghulu Kampung Bekalar, beserta Kadus Pardi Siregar dan lainnya, dan di dampingi oleh Babinsa Kampung Bekalar Sersan Satu Suriadi. Bersama Ketua LSM DPD GSPI dan tim media, serta warga Kampung Bekalar yang tengah membahas lahan Gampar Manalu dan istri yang dilakukan pengukuran tidak sepadan oleh penjual lahan, Tohir, kepada Gampar Manalu. 


Pertemuan tersebut adalah pertemuan lanjutan yang sebelumnya diadakan pada hari Rabu, 09 Februari 2022, di aula Kampung Bekalar, dimana di agendakan bahwa pertemuan lanjutan adalah dengan mengundang Tohir, selaku pemilik awal lahan untuk melanjutkan dan mengklarifikasi batas lahan yang dimaksud.


"Namun dalam pertemuan tersebut, Tohir tidak dapat hadir tanpa informasi apapun. Saya sudah menelpon Pak Tohir. Katanya dia hadir, namun sekarang ketika saya telpon kembali, ponselnya tidak aktif dihubungi," ucap Pardi Siregar (Kadus).


Pertemuan ini bertujuan untuk memperjelas arsip-arsip surat tanah mengenai batas-batas tanah yang dikeluarkan oleh pihak pemerintahan Desa. Dapat diketahui dengan jelas keberadaan serta kesepadanan sesuai dengan data yang tertulis didalam Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) lahan yang dimiliki oleh Gampar Manalu tersebut.


Dalam keterangannya, selaku PLT Penghulu, Kampung Bekalar, Dahniel menjelaskan bahwa sudah pernah dilakukan pengukuran ulang yang disaksikan oleh berbagai pihak. Namun Gapar Manalu sebagai pemilik tanah yang sah diikut sertakan sehingga Gapar Manalu tidak percaya dengan ucapan pihak kampung dan tidak menerima ukuran lahan yang dimaksud.


Dalam hal ini pihak desa mengalihkan kepada pihak penjual untuk ditanyakan berapa sebenarnya ukuran luas tanahnya dan dimana batas-batas nya, serta jika mau dilakukan pengukuran ulang kembali tanpa kehadiran Tohir, tidak dapat dilakukan.


"Apakah pihak desa tidak hadir saat pengukuran tanah Tohir kepada pihak Gapar Manalu?" dikarenakan harus ada Tohir baru diukur kembali.


Diduga ada penyelewengan arsip dan pengukuran tanah oleh pihak pemerintah desa dan Tohir dalam hal ini. Dan ini akan dilanjutkan kembali dalam pertemuan selanjutnya yang sudah disepakati bahwa, jika Tohir tidak dapat hadir maka tetap akan dilakukan pengukuran kembali sesuai yang pernah disampaikan Tohir kepada Kadus Dusun Sei Leko. Dan jika ternyata ukuran serta batas-batas tanah ditunjukkan tidak sesuai dengan yang tertera di dalam surat, maka ada kejanggalan dan dugaan penyelewengan arsip dan fakta di lapangan terhadap berkas surat yang tertera, ucap Hewin MT Sagala, DPD GSPI Riau.

(H. Fendy B. Purba)